Hak Asuh Anak dan Harta Gono-Gini Setelah Cerai: Apa Kata Undang-Undang

Oleh Jeremy Jordan, S.H. — advokat berlisensi, DPN Indonesia, NIA 25.25.32730 · Ditinjau 25 Oktober 2026

Dua anggapan yang tidak ada di undang-undang

Dua keyakinan paling sering kami dengar sebelum perceraian: harta otomatis dibagi 50:50, dan anak otomatis ikut ibu. UU Perkawinan tidak memuat keduanya sebagai aturan otomatis. Panduan ini menjelaskan apa yang sebenarnya diatur — untuk pasangan Muslim di Pengadilan Agama maupun pasangan non-Muslim di Pengadilan Negeri — supaya Anda masuk ke perundingan atau persidangan dengan harapan yang tepat.

Harta mana yang termasuk gono-gini

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan masing-masing, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (UU 1/1974 Pasal 35).

Jadi rumah warisan orang tua istri, atau tanah yang dibeli suami sebelum menikah, pada asasnya tidak ikut dibagi. Yang menentukan dalam perkara adalah buktinya: kapan harta diperoleh, dari uang siapa, dan atas dasar apa. Kumpulkan sertipikat, akta jual beli, bukti transfer, dan surat hibah atau keterangan waris sebelum perkara dimulai.

Benarkah dibagi 50:50?

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur "menurut hukumnya masing-masing" (UU 1/1974 Pasal 37). Undang-undang itu sendiri tidak menyebut angka pembagian.

Angka seperdua ada, tetapi tempatnya spesifik: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Aturan ini dipakai bagi pasangan beragama Islam. Perlu Anda ketahui, KHI adalah lampiran Instruksi Presiden 1/1991, bukan undang-undang atau peraturan pemerintah, walaupun dalam praktik dipakai Pengadilan Agama sebagai hukum materiil.

Perjanjian kawin mengubah hitungannya

Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu, atau selama dalam ikatan perkawinan, secara tertulis atas persetujuan bersama, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris; isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (UU 1/1974 Pasal 29 sebagaimana dimaknai Putusan MK 69/PUU-XIII/2015). Bagi pasangan Muslim, KHI Pasal 97 sendiri menyebut pembagian seperdua berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bagi WNI yang menikah dengan WNA, soal ini menyentuh tanah. Hak Milik hanya dapat dipunyai warga negara Indonesia (UU 5/1960 Pasal 21 ayat (1)), dan hak atas tanah WNI yang kawin dengan WNA bukan harta bersama bila dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta notaris (PP 18/2021 Pasal 70). Uraian lengkapnya ada di panduan perceraian dengan pasangan WNA.

Hak asuh anak

Setelah perceraian, ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memutus (UU 1/1974 Pasal 41 huruf a). Tidak ada pasal dalam UU Perkawinan yang menyerahkan anak secara otomatis kepada ibu.

• Pasangan Muslim (Pengadilan Agama): KHI Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; anak yang sudah mumayyiz memilih di antara ayah atau ibunya; biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.
• Pasangan non-Muslim (Pengadilan Negeri): Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung merumuskan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung bila hal itu berdampak positif bagi tumbuh kembang anak, dengan memperhatikan kepentingan, keadaan, dan keinginan anak (SEMA 1/2017, Rumusan Kamar Perdata Umum huruf d).

Dalam kedua jalur, yang dibuktikan di sidang adalah keadaan anak dan kemampuan masing-masing orang tua mengasuh — bukan siapa yang paling dirugikan oleh perceraian.

Biaya anak dan nafkah mantan istri

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (UU 1/1974 Pasal 41 huruf b). Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 huruf c). Undang-undang tidak menetapkan angka; besarnya dimohonkan dan dibuktikan dalam perkara.

Kapan menggugatnya: bersama perceraian atau sesudahnya

Di Pengadilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (UU 7/1989 Pasal 86 ayat (1); untuk cerai talak, Pasal 66 ayat (5)). Bila ada tuntutan pihak ketiga atas harta itu, Pengadilan Agama menunda perkara harta bersama sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (2)).

Untuk perceraian di Pengadilan Negeri, apakah harta bersama dimasukkan ke perkara cerai atau digugat tersendiri adalah keputusan strategi yang kami ambil bersama Anda setelah melihat apa hartanya, di mana letaknya, dan atas nama siapa. Langkah-langkah perkaranya sendiri ada di panduan cara mengurus perceraian.

Penilaian jujur

Hasil pembagian harta dan hak asuh hampir selalu ditentukan oleh bukti: dokumen asal-usul harta, keadaan nyata anak, dan saksi. Pihak yang datang dengan dokumen tersusun biasanya bernegosiasi dari posisi yang lebih baik daripada pihak yang datang dengan anggapan. Tidak ada hasil yang dijamin; fakta, bukti, dan pengadilan yang menentukan.

Informasi umum, bukan nasihat hukum untuk situasi Anda. Tidak ada hasil yang dijamin. Bicarakan fakta Anda dengan advokat.